Kawal Tata Ruang Pulau Terluar, ITN Malang Susun RDTR Morotai Demi Muluskan Iklim Investasi
Tim ahli ITN Malang bersama perwakilan pemerintah daerah dan peserta berfoto bersama usai pembukaan Forum Group Discussion (FGD) 1 penyusunan RDTR di Kabupaten Pulau Morotai. (Foto: Istimewa)
Malang, itn.ac.id — Menembus batas wilayah terluar Indonesia demi masa depan investasi daerah bukanlah perkara mudah. Terlebih, tim ahli Institut Teknologi Nasional Malang (ITN Malang) sempat diuji oleh pekatnya kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menutup jalur penerbangan beberapa waktu lalu, memaksa mereka mengarungi lautan selama 15 jam demi mencapai Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.
Namun, di balik tantangan tersebut, tersimpan misi besar. Di bawah komando Dr. Mohammad Reza, ST., MURP., tim ahli ITN Malang dipercaya oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) secara swakelola di dua wilayah perencanaan, yakni Kecamatan Morotai Jaya yang beribu kota di Sopi, serta Kecamatan Morotai Utara yang beribu kota di Bere-Bere.
Baca Juga : Garap RDTR Madura, Tim Ahli ITN Malang Dikejar Waktu Tuntaskan Tata Ruang Sumenep dan Pamekasan
Kehadiran ITN Malang di kawasan 3T (terluar, tertinggal, terbelakang) ini bukan sekadar menyusun dokumen teknis, melainkan wujud nyata sebagai kampus berdampak yang hadir langsung mengawal pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan. Perlu diketahui, meski secara geografis dan administratif masih berstatus 3T, fasilitas digital, transportasi, dan pariwisatanya saat ini sudah jauh lebih maju dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ATR/BPN berkeinginan membantu pemerintah daerah agar wilayahnya bisa terkoneksi dengan jejaring investasi dan bisnis,” ujar Reza saat ditemui di Kampus 1 ITN Malang beberapa waktu lalu. Ia juga menguraikan bahwa banyak daerah terkendala pembiayaan untuk menyusun dokumen teknis RDTR yang menjadi syarat mutlak integrasi perizinan melalui sistem OSS (Online Single Submission).
Ketua tim penyusun RDTR ITN Malang, Dr. Mohammad Reza, ST., MURP. (paling depan kiri), bersama perwakilan Pemkab Pulau Morotai dan jajaran dinas terkait dalam kegiatan FGD 1 dan Konsultasi Publik penyusunan dokumen RDTR. (Foto: Istimewa)
Menurut Reza, dalam rangkaian kegiatan yang dimulai lewat Forum Group Discussion (FGD) 1 pada awal Oktober 2026 lalu, terungkap aspirasi kuat dari masyarakat dan pemerintah setempat. Pemkab Pulau Morotai secara tegas meminta agar kawasan mereka tidak diarahkan ke ranah eksploitasi pertambangan berat, khususnya pasir besi.
“Sebagai pulau kecil yang ekosistemnya rentan, kerusakan ekologis di satu area akan cepat berdampak pada seluruh wilayah pulau. Oleh karena itu, arah pengembangan diarahkan pada sektor pariwisata pesisir, perikanan, kelautan, perkebunan (kopra), serta hasil hutan,” lanjut dosen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) S-1 ITN Malang ini.
Tim ITN Malang yang melibatkan kolaborasi lintas bidang, mulai dari PWK, arsitek, teknik sipil, teknik geodesi, hingga teknik lingkungan untuk penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ikut memastikan bahwa zonasi nantinya tidak bersinggungan dengan hutan lindung, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) maupun Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Baca Juga : Pemkab Serang Kunjungi ITN Malang, Perkuat Kolaborasi Penataan Ruang Lewat Semangat Sinergi Antardaerah
Dikatakan Reza, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam sambutannya juga mengapresiasi langkah taktis ini, mengingat dokumen RDTR adalah kunci utama agar pintu investasi resmi dapat terbuka lebar bagi daerah mereka yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik.
Tidak hanya menerjunkan para dosen dan tenaga ahli senior, proyek nasional ini turut melibatkan mahasiswa ITN Malang. Langkah ini diambil agar mahasiswa mendapatkan pengalaman lapangan yang berharga sekaligus memperkuat rekam jejak profesional dalam portofolio akademik mereka sebelum lulus.
“Di wilayah ini kami melibatkan tiga mahasiswa. Harapannya mahasiswa bisa mendapatkan experience, pengalaman, serta rekam jejak yang bisa menjadi nilai tambah untuk CV mereka, karena pernah bekerja membantu di tahapan proyek Rencana Detail Tata Ruang Kota,” tambah Reza.
Ketua tim penyusun RDTR ITN Malang, Dr. Mohammad Reza, ST., MURP., saat memaparkan materi teknis perencanaan wilayah dalam kegiatan konsultasi publik. (Foto: Istimewa)
Kepercayaan bertubi-tubi yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN mulai dari wilayah Jawa, NTT, Sulawesi, hingga titik terjauh di Maluku Utara semakin mengukuhkan reputasi ITN Malang sebagai institusi pendidikan tinggi yang diandalkan dalam pembangunan tata ruang nasional.
“Kepercayaan dari Kementerian ATR/BPN untuk menggarap RDTR di wilayah perbatasan seperti Pulau Morotai adalah bukti nyata komitmen kami. Kami ingin memastikan kehadiran ITN Malang benar-benar dirasakan langsung oleh daerah, memadukan aspek kelestarian lingkungan dengan kepastian investasi demi masa depan wilayah terluar Indonesia,” tuntasnya. (Mita/Humas ITN Malang)
