Pemerintah Ajak Akademisi Terlibat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Isu menyangkut pengawasan dan pengendalian tata ruang akan diungkap dalam kuliah umum Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) di kampus I Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. Menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional RI, mahasiswa ITN akan dijelaskan mengenai proses pengendalian tata ruang dan masalah yang terjadi di dalamnya.

Rektor ITN Malang, Dr.Ir. Lalu Mulyadi, MT., menjelaskan, dengan hadirnya Ir. Wisnubroto Sarosa, CES, M.Dev.Plg., Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN, diharapkan wawasan mahasiswa semakin terbuka.

“Di sini kementerian memberikan kontribusi khusus kepada mahasiswa, dan alumni sehingga nantinya bisa lebih membuka wawasan mereka, khususnya pada mahasiswa Teknik PWK,” kata Lalu saat menyambut rombongan kementerian di ruang sidang rektorat, Jum’at (07/12/2018).

Kegiatan kuliah umum sendiri bagi pemerintah sebagai upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Malang. Termasuk di dalamnya kalangan akademisi, yakni dosen dan mahasiswa dengan kompetensi bidang perencanaan wilayah dan kota.

Seperti yang dituturkan Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN, Ir. Wisnubroto Sarosa, CES, M.Dev.Plg. Pemerintah mempunyai program bersinergi dengan dunia akademik dalam hal ini perguruan tinggi. “Kami berharap ada ‘feedback’ dari kalangan akademisi. Bagaimana supaya perencanaan dan pengendalian bisa menyatu. Kunci dari pengendalian adalah perijinan. Dari sinilah masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya,” tutur lulusan doktoral dari Australia ini.

Menurut Wisnu, kolaborasi antara perencanaan dan pengendalian inilah yang akan dikupas dalam kuliah umum. Hal ini di landasi juga pada Undang-undang 26 tahun 2007, dimana terdapat tiga proses dalam penataan ruang yakni perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. “Kita harapkan ke depannya ada komunitas lahir dari lingkungan akademisi, seperti pecinta sungai dan semacamnya guna membantu pemerintah dalam hal pengendalian (tata ruang),” tukasnya. (mer/humas)

 289 total views,  1 views today

image_pdfimage_print